Keterbatasan akses bahan bakar minyak (BBM) menjadi salah satu kendala yang dihadapi nelayan dalam menjalankan aktivitas mereka. Jarak untuk mendapatkan BBM dapat menambah waktu sekaligus biaya operasional yang harus dikeluarkan. Kondisi tersebut membuat kemudahan memperoleh BBM subsidi menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat nelayan di Kabupaten Rokan Hilir, Riau.
Kehadiran Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) Koperasi Produsen Karya Sarana menjadi salah satu upaya menjawab persoalan tersebut. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan siap mengawal penyaluran BBM subsidi agar lebih mudah dijangkau nelayan.
Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, menjelaskan bahwa SPBUN tersebut telah memenuhi persyaratan operasional. Ketersediaan BBM subsidi untuk fasilitas itu juga telah dikoordinasikan bersama PT Pertamina Patra Niaga sejak 1 Oktober 2026. Selanjutnya, proses verifikasi dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan sesuai ketentuan. Dengan fasilitas ini, nelayan diharapkan dapat memperoleh bahan bakar lebih dekat sehingga biaya dan waktu untuk mempersiapkan kegiatan melaut dapat ditekan.
Pelayanan Mulai Menjangkau Nelayan
Saat ini, fasilitas SPBUN telah melayani 160 nelayan dan pelayanan akan terus dikembangkan untuk menjangkau nelayan yang tersebar di empat kecamatan di Rokan Hilir.
Manfaat tersebut turut dirasakan Rakhman (40), nelayan asal Kecamatan Bangko. Ia mengaku terbantu dengan kehadiran SPBUN karena tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan BBM sebelum melaut. Bupati Rokan Hilir Bistamam juga menyambut baik kehadiran SPBUN karena ketersediaan bahan bakar berkaitan langsung dengan aktivitas penangkapan ikan dan keberlangsungan ekonomi keluarga nelayan.
Meski akses semakin mudah, BPH Migas mengingatkan pentingnya pengawasan agar penyaluran BBM subsidi tetap tepat sasaran. Nelayan dapat membeli BBM menggunakan jeriken dengan surat rekomendasi yang diterbitkan organisasi perangkat daerah (OPD) dan terintegrasi melalui aplikasi XStar BPH Migas. Mekanisme ini diharapkan mempermudah pelayanan sekaligus memastikan subsidi digunakan oleh pihak yang berhak.
Deputi Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi Panel Barus menilai koperasi memiliki peran penting dalam penyediaan dan pendistribusian BBM bagi nelayan. Penyalurannya harus disesuaikan dengan kebutuhan sebenarnya agar tidak terjadi penyalahgunaan alokasi. Dengan demikian, keberadaan SPBUN diharapkan tidak hanya mempermudah akses energi, tetapi juga mendukung produktivitas dan perekonomian masyarakat pesisir.
Sumber: ANTARA News, 18 November 2026 – BPH Migas Kawal Kemudahan Akses BBM Subsidi untuk Nelayan Rokan Hilir.
Kategori: Berita Migas | Hilir Migas | Distribusi BBM Subsidi | Ekonomi Daerah