PT Pertamina Hulu Energi Offshore South East Sumatra (PHE OSES) memperkuat kesiapan menghadapi potensi keadaan darurat dalam kegiatan hulu minyak dan gas bumi (migas) lepas pantai. Langkah ini dilakukan bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung melalui sosialisasi mitigasi risiko dan tanggap darurat untuk menjaga keselamatan operasi serta lingkungan pesisir dan laut.
Head of Communication Relations and CID PHE OSES, Danya Dewanti, menjelaskan bahwa kegiatan lepas pantai membutuhkan pengelolaan risiko yang cermat. Hal tersebut mencakup langkah pencegahan, persiapan menghadapi keadaan darurat, hingga penanganan apabila terjadi insiden selama kegiatan operasional.
Menurut Danya, keselamatan operasional dan perlindungan lingkungan menjadi prioritas perusahaan dalam menjalankan usaha hulu migas.
Kesiapan Penanganan Tumpahan Minyak
Salah satu risiko yang menjadi perhatian dalam kegiatan hulu migas lepas pantai adalah kemungkinan terjadinya tumpahan minyak maupun insiden yang melibatkan bahan berbahaya dan beracun atau B3.
Kepala DLH Provinsi Lampung Riski Sofian menjelaskan bahwa penanganan kejadian tersebut membutuhkan mekanisme yang cepat dan terkoordinasi. Karena itu, kesiapan personel, sarana prasarana, identifikasi bahaya, serta penerapan prosedur operasional perlu diperhatikan sejak tahap perencanaan.
Selain kesiapan teknis, keikutsertaan masyarakat pesisir juga menjadi bagian dari upaya mengurangi dampak kedaruratan lingkungan. Perusahaan dapat meningkatkan kemampuan dan partisipasi masyarakat melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL).
Pemprov Dorong Penguatan Sistem Tanggap Darurat
Riski menyampaikan bahwa pemerintah daerah turut mendorong penguatan kebijakan mengenai sistem tanggap darurat pengelolaan B3 dan limbah B3 pada tingkat provinsi. Penguatan kebijakan tersebut diharapkan menjadi acuan dalam meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah, perusahaan migas, dan masyarakat untuk menghadapi potensi kedaruratan lingkungan.
Pengelolaan lingkungan hidup mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Regulasi tersebut menjadi dasar penerapan prinsip kehati-hatian, pengelolaan limbah berbahaya, dan penyediaan sistem tanggap darurat oleh pelaku usaha.
Melalui sosialisasi bersama PHE OSES, Riski mengapresiasi komitmen perusahaan dalam memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah. Ia berharap koordinasi tersebut dapat meningkatkan kemampuan seluruh pihak dalam menghadapi potensi kedaruratan tanpa mengabaikan keberlanjutan operasi migas dan kelestarian lingkungan.
Sumber: ANTARA News Lampung, 3 November 2026 – DLH Lampung-Pertamina Perkuat Mitigasi Risiko Operasi Hulu Migas Lepas Pantai.
Kategori: Berita Migas | Hulu Migas | HSE dan Lingkungan