Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, membuka rangkaian peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 sekaligus Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PKK ke-X Tingkat Provinsi Riau, Senin (9/11/2026). Kegiatan yang berlangsung di Balai Pauh Janggi, Kompleks Kediaman Gubernur Riau tersebut diikuti pengurus TP PKK dari kabupaten dan kota se-Provinsi Riau.
Dalam kesempatan itu, SF Hariyanto memberikan apresiasi terhadap berbagai program PKK Riau yang telah menjangkau masyarakat secara langsung. Menurutnya, kegiatan tersebut turut membuka ruang pemberdayaan perempuan sekaligus memperkuat keterlibatan PKK dalam mendukung pembangunan daerah.
SF Hariyanto menilai keberadaan PKK memiliki peran penting dalam membantu pemerintah menjalankan agenda Pembangunan, terutama melalui berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan keluarga. Karena itu, hubungan kerja sama antara pemerintah dan organisasi PKK perlu terus dipelihara agar kontribusi yang diberikan semakin besar.
Rakerda Perkuat Arah Program PKK
SF Hariyanto menekankan pentingnya kerja sama antara TP PKK, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan dalam menjalankan program pemberdayaan keluarga. Terlebih lagi, kondisi keuangan daerah saat ini menuntut setiap pihak untuk lebih cermat dalam menentukan program yang menjadi prioritas.
Melalui Rakerda tersebut, SF Hariyanto berharap seluruh jajaran TP PKK dapat menyatukan langkah, menetapkan program prioritas, serta menghasilkan arah kerja yang jelas dan sejalan dengan kebutuhan masyarakat Riau. Program yang disusun perlu disesuaikan dengan kebutuhan keluarga serta sejalan dengan kebijakan pembangunan di Provinsi Riau.
Pemprov Riau juga akan terus mendukung kerja sama dengan TP PKK agar kegiatan pemberdayaan keluarga memberikan manfaat lebih luas. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat peran PKK dalam mendorong terwujudnya keluarga yang sehat, mandiri, dan sejahtera.
Sumber: Media Center Provinsi Riau, 9 November 2026 – Plt Gubernur Riau Buka Kegiatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54.
Kategori: Berita Daerah | Pemerintahan | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga