Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyoroti sejumlah tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, terutama persoalan stunting yang masih membutuhkan perhatian. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Riau tercatat sebesar 20,1 persen. Pemerintah Provinsi Riau menargetkan angka tersebut turun menjadi 17 persen pada 2026.
Upaya peningkatan kesehatan masyarakat juga terlihat melalui pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Hingga 26 Oktober 2026, sekitar 2,58 juta masyarakat Riau telah memanfaatkan layanan tersebut. Capaian tersebut menunjukkan perkembangan jangkauan pelayanan kesehatan, meskipun masih diperlukan kerja sama berbagai pihak agar semakin banyak keluarga dapat memperoleh manfaat program tersebut.
Menghadapi kondisi tersebut, SF Hariyanto menempatkan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) sebagai salah satu mitra penting pemerintah daerah. Penegasan itu disampaikannya dalam peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 yang dirangkaikan dengan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) X TP PKK Tingkat Provinsi Riau Tahun 2026, Senin (9/11/2026).
Menurut SF Hariyanto, keberadaan kader PKK hingga tingkat desa dan kelurahan menjadi kekuatan untuk membantu pemerintah memperluas jangkauan program pembangunan. Melalui jaringan tersebut, berbagai kebijakan diharapkan tidak hanya terlaksana secara administratif, tetapi juga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Tiga Kabupaten Raih Penghargaan Nasional
Kontribusi PKK Riau juga tercermin dari capaian di tingkat nasional. Pada peringatan HKG PKK tingkat nasional di Makassar, Juli 2026, tiga kabupaten di Riau, yakni Rokan Hilir, Indragiri Hilir, dan Siak, memperoleh penghargaan atas upaya menjangkau anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi.
Selain pencapaian tersebut, SF Hariyanto mengapresiasi berbagai kegiatan PKK yang turut membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan.
Perkuat Program Pokok PKK
Ke depan, SF Hariyanto berharap pelaksanaan gerakan PKK semakin terarah dan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional maupun daerah. Penguatan 10 Program Pokok PKK perlu dilakukan dengan memperhatikan arahan Ketua Umum TP PKK Pusat serta Kementerian Dalam Negeri.
Ia juga menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan kerja sama lintas sektor dalam menjalankan program organisasi. Melalui perencanaan yang matang dan kolaborasi lintas sektor, program PKK diharapkan menghasilkan manfaat nyata yang dapat diukur serta dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sumber: Media Center Provinsi Riau, 9 November 2026 – Plt Gubri Sebut PKK Mitra Strategis Pembangunan, Dorong Penurunan Stunting hingga 17 Persen.
Kategori: Berita Daerah | Pemerintahan | Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat