Koperasi Produksi Hasil Hutan Silva menjadi salah satu penopang kegiatan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Kepulauan Meranti. Keberadaan koperasi tersebut berkaitan dengan mata pencaharian warga sekaligus keberlangsungan usaha pengolahan hasil hutan yang telah dijalankan secara turun-temurun.
Koperasi tersebut menaungi 150 kelompok tani dan 52 unit panglong yang menjadi bagian dari kegiatan ekonomi masyarakat pesisir Kepulauan Meranti. Aktivitas usaha tersebut turut menopang pendapatan keluarga serta menggerakkan perputaran ekonomi masyarakat setempat, khususnya di kawasan pesisir.
Persoalan dan aspirasi terkait kegiatan koperasi tersebut disampaikan langsung kepada Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, dalam audiensi bersama pengurus dan staf Koperasi Produksi Hasil Hutan Silva di Ruang Transit Balai Pauh Janggi, Kompleks Kediaman Gubernur Riau, Pekanbaru, Jumat (6/11/2026). Pertemuan itu sekaligus menjadi kesempatan untuk mempererat hubungan antara koperasi dan pemerintah daerah.
Menanggapi pertemuan tersebut, SF Hariyanto menyambut baik kedatangan pengurus koperasi. Ia menyampaikan bahwa Pemprov Riau pada dasarnya mendukung berbagai upaya pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat yang dapat mendorong kemajuan daerah.
Pemprov Riau Tekankan Kepatuhan Regulasi
Meski memberikan dukungan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, SF Hariyanto menegaskan bahwa setiap kegiatan tetap harus mengikuti ketentuan pemerintah. Prinsip tersebut juga berlaku bagi pemanfaatan hasil hutan yang perlu memperhatikan aspek perizinan, tata kelola usaha, serta kelestarian lingkungan agar pelaksanaannya tidak bertentangan dengan regulasi.
Staf Koperasi Produksi Hasil Hutan Silva, Alfan, mengapresiasi kesediaan Pemprov Riau menerima audiensi tersebut. Ia berharap pertemuan itu dapat membuka ruang komunikasi yang lebih baik sehingga koperasi memiliki kesempatan untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan usaha.
Alfan juga menegaskan bahwa koperasi berkomitmen menjalankan aktivitasnya sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan diperlukan agar kegiatan ekonomi yang menjadi tumpuan masyarakat tidak berujung pada permasalahan hukum di kemudian hari.
Karena itu, pihak koperasi mengharapkan adanya arahan dan pendampingan dari pemerintah daerah. Dukungan tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh kegiatan koperasi berjalan sesuai regulasi sekaligus menjaga keberlangsungan usaha masyarakat yang selama ini bergantung pada sektor hasil hutan.
Sumber: Media Center Provinsi Riau, 6 November 2026 – Plt Gubernur Riau Terima Audiensi Koperasi Hutan Hasil Silva.
Kategori: Berita Daerah | Pemerintahan | Koperasi dan Ekonomi Masyarakat