Publikasi

...

SKK Migas Dorong Percepatan Operasi Hulu Migas melalui Pengurusan Izin Secara Paralel

Selasa, 10 November 2026

Kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi (migas) yang membutuhkan perizinan dari Kementerian Pertanian kini dapat dijalankan bersamaan dengan proses administrasi perizinan. Kebijakan ini diharapkan mempercepat aktivitas operasional kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tanpa harus menunggu seluruh tahapan perizinan selesai terlebih dahulu.

Menindaklanjuti kebijakan tersebut, SKK Migas telah menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada seluruh KKKS. Melalui mekanisme tersebut, kegiatan eksplorasi dan produksi yang memenuhi persyaratan dapat diproses secara paralel dengan penyelesaian administrasi perizinan terkait, sesuai ruang lingkup dan ketentuan yang ditetapkan.

Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan hasil koordinasi antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan Kementerian Pertanian. Pertemuan yang berlangsung di kantor Kementerian Pertanian itu dipimpin Wakil Menteri ESDM Yuliot bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman untuk membahas percepatan kegiatan hulu migas yang berkaitan dengan kewenangan perizinan di lingkungan Kementan.

Penerapan mekanisme paralel memungkinkan proses administrasi tetap berlangsung tanpa harus menghentikan persiapan maupun pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Meski demikian, kegiatan operasional tetap harus mengikuti ketentuan serta persyaratan yang berlaku selama proses penerbitan izin berjalan.

Kebijakan ini juga dinilai penting untuk mengurangi waktu tunggu birokrasi yang selama ini berpotensi memengaruhi jadwal pekerjaan hulu migas. Aktivitas seperti pengeboran, pengembangan lapangan, dan optimalisasi produksi memerlukan koordinasi antarkementerian dan lembaga agar pelaksanaannya tidak terhambat oleh tahapan administrasi yang harus diselesaikan secara berurutan.

Djoko turut menyampaikan penghargaan kepada Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Wakil Menteri ESDM Yuliot atas tercapainya kesepakatan tersebut. Ia menilai hasil koordinasi kedua kementerian menjadi perkembangan positif dalam mendukung kelancaran kegiatan usaha hulu migas.

Percepatan Kegiatan Hulu Migas

Kesepakatan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah mengurangi hambatan administratif yang dapat memengaruhi realisasi investasi di sektor hulu migas. Dengan dimungkinkannya kegiatan operasional berjalan bersamaan dengan pengurusan izin, KKKS memiliki peluang untuk mempercepat pelaksanaan program eksplorasi dan produksi tanpa mengabaikan kewajiban perizinan.

Percepatan tersebut diharapkan memberikan dampak terhadap pencapaian target produksi minyak dan gas bumi nasional. Selain mendukung kelancaran kegiatan industri hulu, kebijakan ini juga diharapkan berkontribusi terhadap penguatan ketahanan energi Indonesia melalui optimalisasi kegiatan eksplorasi dan produksi migas.

Sumber: RuangEnergi.com – Birokrasi Dipangkas, Operasi Migas Dipercepat, SKK Migas Terbitkan Surat Edaran untuk KKKS, Paten!

Kategori: Berita Migas | Hulu Migas | Regulasi dan Kebijakan Migas

Loading...